YOGYA, (www.kr.co.id) - Program sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dalam pelaksanaan di lapangan sempat mengalami beberapa kendala. Mulai dari keterlambatan pencairan dana tunjangan sertifikasi di sejumlah daerah sampai kesulitan guru dalam memenuhi 24 jam mengajar/minggu. Supaya berbagai persoalan yang mewarnai pelaksanaan sertifikasi bisa diminimalisasi, sehingga tidak menimbulkan problem baru dalam dunia pendidikan. Tidak ada salahnya jika pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap beberapa poin tertentu.
"Memang untuk mengubah aturan 24 jam mengajar/ minggu yang menjadi salah satu persyaratan dalam pencairan tunjangan sertifikasi tidak mudah. Tapi tidak ada salahnya apabila aturan itu dikaji ulang. Misalnya pencairan tunjangan sertifikasi dihitung berdasarkan jam mengajar, jadi tidak saklek 24 jam mengajar/minggu. Saya kira hal itu cukup efektif, sebab selain pemerintah tidak dirugikan, guru akan merasa kalau usahanya lebih dihargai," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY, Ahmad Zainal Fanani SPd MA kepada KR, Senin (13/9)
Ahmad Zainal Fanani menyatakan, selama ini PGRI DIY selalu berusaha untuk memfasilitasi berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk keluhan terkait program sertifikasi guru. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten/Kota, untuk mencari solusi bersama. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan kewenangan untuk menangani persoalan tersebut ada pada mereka.
Begitu pula masalah keluhan guru terkait sulitnya memenuhi 24 jam mengajar/minggu, PGRI DIY meminta pada stakeholders yang terkait agar memberikan beberapa kemudahan, sehingga mereka bisa memenuhi persyaratan tersebut. "Sebetulnya untuk memenuhi persyaratan 24 jam mengajar/minggu guru bisa melakukan berbagai cara. Misalnya dengan mengajar di tempat lain, terlibat aktif dalam kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sampai melakukan remidi. Untuk mengajar di sekolah lain pada awalnya memang diimbau dalam 1 Kabupaten/ Kota, tapi kalau hal itu sulit dipenuhi bisa antar-Kabupaten/Kota," terangnya.
Lebih lanjut Ketua PGRI DIY itu menambahkan, meski program sertifikasi sempat mengalami beberapa hambatan, tapi dirinya tetap berharap agar program tersebut dilanjutkan. Pasalnya selain mempunyai peranan penting bagi peningkatan kualitas dan profesionalitas guru juga mempengaruhi arah dunia pendidikan di masa yang akan datang.
"Saya kira berbagai persoalan yang terjadi dalam proses sertifikasi tidak bisa dijadikan indikator kalau program ini tidak bagus. Sebab persoalan itu muncul karena adanya beberapa aturan yang kurang pas. Untuk itu supaya pelaksanaan sertifikasi bisa lebih optimal dan target yang ditentukan bisa terpenuhi perlu dilakukan evaluasi untuk menuju ke arah yang lebih baik," paparnya. (Ria)-k
Kami Mengharapkan Kritik dan Saran Anda. Untuk keperluan lainnya kirim ke E-mail: kasimapenda_bks@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar