DPR DAN ICW ; Penyalahgunaan BOS Tanggung Jawab Pemerintah

JAKARTA (KR) - Komisi X DPR dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak melakukan tindakan apapun melihat korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar dan Tubagus Deddy Gumelar serta Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan di Jakarta Rabu (11/8)

Ade menilai terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan BOS tidak diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Sekolah tidak bisa disalahkan dalam hal inakuntabilitas dan buruknya transparansi. Karena seharusnya pemerintah yang dimintai pertanggungjawaban selaku pemberi dana bantuan tersebut. "Sebelum dana bantuan disalurkan Kemendiknas seharusnya, meminta setiap sekolah yang akan dibantu untuk membuat susunan anggaran kebutuhan", ungkap Ade.

Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar juga menyatakan harus ada susunan program anggaran dulu dari sekolah kepada Kemendiknas sebelum dana itu diturunkan. Dari susunan itu akan diketahui berapa buku yang diperlukan, berapa seragam ataupun alat tulis yang diperlukan untuk biaya operasional sekolah. Namun dari hasil kunjungan di Aceh banyak ditemukan sekolah yang menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru honorer. Misalkan dana BOS yang diterima Rp 500 juta hanya Rp 5 juta yang digunakan sebagai BOS. Akhirnya sekolah pun memungut dana lagi dari masyarakat padahal SD dan SMP seharusnya gratis .

Selain itu menurutnya, antara Kemendiknas dan Bank Dunia juga tidak transparan akan kesepakatan untuk apa dana BOS ini dipergunakan. Apakah untuk biaya operasional atau biaya lain. BOS yang digunakan untuk membayari biaya pendidikan tidak seharusnya didanai dari pinjaman luar negeri.   

Sedangkan Mendiknas Mohammad Nuh usai memberikan Kultum di Masjid Kemendiknas, Rabu (11/8) mengatakan. Kajian Lembar Kerja Siswa (LKS) ini terpaksa harus segera dilakukan karena hingga saat ini semakin banyak pungutan di luar program BOS yang dilakukan sekolah terhadap para siswa didiknya. "Kita akan mengkaji dan mengevaluasi seberapa jauh kegunaan dan manfaat LKS di sekolah. Sebenarnya kan sudah cukup jika para siswa diberikan buku paket sebagai bahan pembelajaran di kelas, " kata Mendiknas

Lebih lanjut Mendiknas menambahkan, juga bertujuan agar pihak sekolah tidak lagi membebani para siswa dan orangtua untuk mengeluarkan biaya. "Esensinya 2011 kita ingin membereskan masalah di jenjang pendidikan dasar wajib, yakni SD-SMP. Kita tidak ingin para siswa dan orangtua sampai saat ini dibebani biaya lagi. Kita berharap untuk jenjang ini semuanya gratis," imbuh Mendiknas.

Menurutnya, hasil kajian atau evaluasi LKS ini rencananya akan mulai diterapkan di dalam program BOS 2011 mendatang. Jika hasil evaluasinya sudah ada, mungkin penerapannya akan dilaksanakan di dalam program BOS tahun depan. (Ati)-g

Kami Mengharapkan Kritik dan Saran untuk Menyempurnakan Pelayanan Blogg ini. Untuk keperluan kirim ke E-mail: kasimapenda_bks@yahoo.com

Terjadi Penyimpangan BOS

Jakarta, (cetak.kompas.com) - Bank Dunia menilai masih terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana itu di sejumlah sekolah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penyimpangan itu diperkirakan sekitar 3 persen dari jumlah dana yang ada.

Pemanfaatan dana BOS yang dinilai tidak tepat itu seperti untuk membiayai seragam dan kerja lembur guru, membiayai wisata dan membiayai seragam semua siswa. Selain itu, ada juga yang dipakai untuk biaya transpor bulanan bagi kepala sekolah yang besarnya bisa mencapai Rp 850.000 per bulan dan untuk komite sekolah bisa mencapai Rp 300.000 per bulan.

Selain itu, alokasi dana BOS di sekolah yang dikucurkan sejak tahun 2005 itu lebih banyak terserap untuk membiayai guru honor yang besarnya bisa mencapai 10-36 persen. Pemanfaatan dana BOS yang cukup besar untuk gaji guru itu terutama dilakukan di sekolah-sekolah swasta.

Mae Chu Chang dari Bank Dunia di Indonesia, Senin (9/8) di Jakarta, mengatakan, program BOS yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dan didukung Bank Dunia dinilai baik untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun bagi anak-anak usia wajib belajar. Namun, dalam implementasi pemanfaatan dana BOS, tetap perlu ditingkatkan pengawasan dan juga sosialisasi penggunaan dana BOS yang sesuai ketentuan.

Dana Rp 19,4 triliun

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, dengan adanya dana BOS, diharapkan biaya sekolah menjadi murah dan gratis bagi masyarakat miskin. Dana alokasi BOS dari APBN tahun lalu mencapai Rp 19,4 triliun untuk 42,5 juta siswa SD dan SMP sederajat.

Program BOS tetap dipertahankan pemerintah karena dinilai berkontribusi cukup signifikan untuk meningkatkan partisipasi anak usia wajib belajar sembilan tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Di tingkat SD, angka partisipasi murni (APM) siswa termiskin di SD mencapai 93,81 persen.

"Artinya, tidak ada perbedaan untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dasar. Baik yang miskin maupun yang sangat kaya, yang super miskin, semua sudah mendapatkan layanan pendidikan," kata Nuh.

Adapan untuk APM siswa termiskin SMP telah mencapai 59 persen dengan jumlah kelulusan meningkat dari 50 persen pada 2006 menjadi 55 persen pada 2009. Alokasi dana BOS dan dana buku untuk SD di kabupaten besarnya Rp 397.000 per siswa setiap tahun. Adapun siswa SD di kota besarnya Rp 400.000 per siswa setiap tahun. Dana BOSsiswa SMP kabupaten besarnya Rp 570.000 dan SMP di perkotaan Rp 575.000 per siswa setiap tahun.

Menurut Nuh, transparansi dan pengelolaan dana BOS di sekolah sampai saat ini masih rendah. Karena itu, masyarakat, terutama orangtua siswa, diminta untuk ikut serta merencanakan penggunaan dana BOS agar alokasinya tepat sasaran. Berdasarkan penelitian Bank Dunia, pemahaman orangtua siswa terhadap dana BOS masih rendah.

Kami Mengharapkan Kritik dan Saran untuk Menyempurnakan Pelayanan Blogg ini. Untuk keperluan lainnya ke E-mail: kasimapenda_bks@yahoo.com

Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah

Percepatan Peningkatan Mutu MadrasahOleh webmaster, 2008-03-17

PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU MADRASAH
Tanggapan atas Kebijakan Dirjen Pendidikan Islam Depag.
Oleh Dr. Tobroni, M.Si.
Ka Prodi Magister Imu Agama Islam Univ. Muhammadiyah Malang

Tulisan ini merupakan tanggapan atas kebijakan Prof. Dr. Yahya Umar, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, khususnya pada Orientasi Pengelola Program Pascasarjana Departemen Agama tanggal, 13-14 pebruari 2005 di Jakarta. Pada kesempatan itu Yahya Umar mengemukakan kebijakan tentang percepatan peningkatan mutu Madrasah yang menjadi tanggungjawabnya. 

Judul di atas secara tersirat mengandung tiga hal: persoalan mutu madrasah merupakan persoalan serius, mutu madrasah tertinggal dibandingkan lembaga pendidikan lainnya (sekolah), dan perlu upaya-upaya strategis atau kiat-kiat khusus agar madrasah dapat mengejar ketertinggalannya. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan). Namun demikian perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah masih sangat kurang, bahkan menurut Yahya Umar menyebutnya sebagai "forgotten community". Pernyataan Yahya Umar tersebut bagi banyak orang mungkin mengejutkan, namun realitas membenarkannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Center for Informatics Data and Islamic Studies (CIDIES) Departemen Agama dan data base EMIS (Education Management Syatem) Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, jumlah madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/MI (SD), Madrasah Tsanawiyah/MTs (SMP) dan madrasah Aliyah/MA (SMA)) sebanyak 36.105 madrasah (tidak termasuk madrasah diniyah dan pesantren). Dari jumlah itu 90,08 % berstatus swasta dan hanya 9,92 % yang berstatus negeri. Kondisi status kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk membaca kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan sarana pendukung lainnya, karena keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tanah air pada umumnya sangat tergantung kepada pemerintah. Atas dasar itu, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa madrasah-madrasah swasta yang berjumlah 32.523 buah mengalami masalah yang paling mendasar yaitu berjuang keras untuk mempertahankan hidup, bahkan sering disebut lâ yamûtu walâ yahya (tidak hidup dan perlu banyak biaya (agar tidak mati)). Namun demikian, madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,3 %, sehingga berdasarkan data CIDIES, pada tahun 2005/2006 diperkirakan jumlah siswanya mencapai 5, 5 juta orang dari sekitar 57 juta jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia. 

Persoalannya adalah, bagaimana mempercepat peningkatkan mutu 36.105 madrasah dan 5,5 juta siswanya? Peningkatan mutu pendidikan secara merata adalah persoalan mutlak bagi eksistensi sebuah bangsa dengan tanpa membedakan identitas kultural masyarakatnya. Menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua atau menomorduakan peningkatan mutu bagi madrasah setelah lembaga persekolahan tidak dapat dibenarkan dalam perspektif apapun, bahkan kalau hal itu terjadi marupakan wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadi bumerang bagi bangsa dan Negara. Ketertinggalan suatu kelompok masyarakat dari sebuah bangsa pada umumnya terbukti menjadi batu sandungan dan sumber masalah bagi perjalanan bangsa itu sendiri. Fenomena terorisme dan separatisme misalnya, bukan semata dikarenakan persoalan ideologis, melainkan lebih karena ketertinggalan dalam berbagai aspek dan merasa terlupakan/terpinggirkan. Atas dasar itulah kita perlu mencontoh Negara seperti Singapura yang berupaya keras meningkatakan mutu madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Melayu agar sejajar dengan lembaga pendidikan pada umumnya. 

Dalam konteks ini, penulis menyatakan kekaguman kepada Yahya Umar, atas tekatnya untuk mempercepat peningkatan mutu madrasah. Dirjen yang berlatarbelakang Depdiknas ini barangkali terkejut melihat kondisi obyektif madrasah yang sebagian terbesar masih tertinggal dibanding dengan sekolah di satu sisi dan perlakuan pemerintah yang menomorduakan madrasah selama ini. 

Untuk mempercepat peningkatan mutu madrasah secara efektif, diperlukan pemahaman terhadap hakekat dan problematika madrasah. Madrasah sebenarnya merupakan model lembaga pendidikan yang ideal karena menawarkan keseimbangan hidup: iman-taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan-teknologi (iptek). Disamping tu, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dan memiliki akar budaya yang kokoh di masyarakat, madrasah memiliki basis sosial dan daya tahan yang luar biasa. Atas dasar itu apabila madrasah mendapatkan sentuhan menejemen dan kepemimpinan yang baik niscaya akan dengan mudah menjadi madrasah yang diminati masyarakat. Seandainya mutu madrasah itu sejajar saja dengan sekolah, niscaya akan dipilih masyarakat, apalagi kalau lebih baik. Abdul jalil, mantan kepala madrasah berprestasi (MIN, MTsN dan MAN) Jalan Bandung Malang pernah mengatakan kepada penulis, bahwa memajukan madrasah sebenarnya lebih mudah dibanding dengan sekolah. Hal ini disebabkan semangat keagamaan komunitas madrasah dan dukungan wali murid, dan pemerhati pendidikan madrasah. Ia mencontohkan, untuk menggali dana masyarakat, madrasah dapat memperolehnya dari zakat, infak, sedekah, wakaf, tasyakuran dan lain sebagainya (Tobroni, Disertasi 2005). 

Persoalannya, kondisi sebagian besar madrasah sedang menghadapi persoalan serius. Menurut Yahya Umar, madrasah diibaratkan sebagai mobil tua sarat beban. Kurikulum madrasah adalah 130 % dari kurikulum sekolah karena komposisi kurikulum 70:30 (umum: agama) dan mata pelajaran umum madrasah sama dengan yang ada di sekolah. Apabila dilihat dari missinya, disamping sebagai sekolah juga sebagai lembaga dakwah. Sedangkan apabila dilihat dari kondisi guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan faktor-faktor pendukung lainnya kondisinya serba terbatas, untuk tidak mengatakan sangat memprihatinkan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kondisi madrasah sebagian besar menghadapi siklus negatif atau lingkaran setan tak terpecahkan (unsolved problems): kualitas raw input (siswa, guru, fasilitas) rendah, proses pendidikan tidak efektif, kualitas lulusan rendah, dan kepercayaan stake holder terutama orangtua dan pengguna lulusan rendah. 

Upaya apakah yang paling strategis atau kiat-kiat yang paling jitu dalam mempercepat peningkatan mutu madrasah. Menurut Yahya Umar, kalau madrasah diibaratkan mesin, maka ada tiga hal yang hendak dilakukan direktoratnya: menyehatkan mesin, mengurangi beban dan merubah beban menjadi energi. Pertama, menyehatkan mesin. Mesin dalam sebuah organisasi pendidikan dapat berwujud budaya organisasi dan proses organisasi. Madrasah yang sehat adalah yang memiliki budaya organisasi yang positip dan proses organisasi yang efektif (Robins, 1996:289). Dalam mewujudkan budaya madrasah yang baru, diperlukan konsolidasi idiil berupa reaktualisasi doktrin-doktrin agama yang selama ini mengalami pendangkalan, pembelokan dan penyempitan makna. Konsep tentang ihlas, jihad, dan amal shaleh perlu direaktualisasikan maknanya dan dijadikan core values dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Dengan landasan nilai-nilai fundamental yang kokoh, akan menjadikan madrasah memiliki modal social (social capital) yang sangat berharga dalam rangka membangun rasa saling percaya (trust), kasih sayang, keadilan, komitmen, dedikasi, kesungguhan, kerja keras, persaudaraan dan persatuan. Dengan social capital yang baik, akan memunculkan semangat berprestasi yang tinggi, terhindar dari konflik yang seringkali menjadi "hama" bagi perkembangan madrasah. Lembaga pendidikan madrasah juga perlu tampil dengan nama, semangat, semboyan dan performen baru. Misalnya dengan nama baru seperti MI Putera Harapan, MTs Tunas Bangsa, MA Insan Mulia, dan lain sebagainya. 

Kedua, kurangi beban. Madrasah memang sarat beban, apabila dilihat dari missi, muatan kurikulum, dan beban-beban sosial, budaya dan politik. Penyelenggaraan kurikulum madrasah perlu diformat sedemikian rupa agar tidak terpaku pada formalitas yang padat jam tetapi tidak padat misi dan isi. Orientasi pendidikan tidak lagi pada "having" tetapi "being", bukan "schooling" tetapi "learning", dan bukan "transfer of knowledge" tetapi membangun jiwa melalui "transfer of values" lewat keteladanan. Metode belajar yang mengarah pada, "quantum learning", "quantum teaching" dan "study fun" dan sebagainya perlu dikritisi. Budaya Belajar Bangsa Indonesia tidak harus mencontoh model Eropa seperti bermain sambil belajar, guru hanya sebagai fasilitator, menekankan proses dari pada hasil, mengutamakan alat belajar dan lain sebagainya. Budaya belajar Bangsa Indonesia yang banyak berhasil membesarkan orang justru yang mengembangkan sikap kesungguhan, prihatin (tirakat), ihlas (nrimo, qanaah), tekun dan sabar. Siswa madrasah harus dididik menjadi generasi yang tangguh, memiliki jiwa pejuang, seperti sikap tekun, ulet, sabar, tahan uji, konsisten, dan pekerja keras. Multiple intelligence (intellectual, emotional dan spiritual quotient) siswa dapat dikembangkan secara maksimal justru melalui pergumulan yang keras, bukan sambil bermain atau dalam suasana fun semata. 

Ketiga, merubah beban menjadi energi. Pengelola madrasah baik pimpinan maupun gurunya haruslah menjadi orang yang cerdik, lincah dan kreatif. Pemimpin madrasah tidak sepatutnya hanya berperan sebagai administrator, "pilot" atau "masinis" yang hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, melainkan harus diibaratkan seorang "sopir", "pendaki" atau "entrepreneur" yang senantiasa berupaya menciptakan nilai tambah dengan cara mendayagunakan kekuatan untuk menutupi kelemahan, mencari dan memanfaatkan peluang yang ada, dan merubah ancaman menjadi tantangan (analisis swot). Keterbatasan sumber daya (manusia, material, finansial, organisasi, teknologi dan informasi) yang dimiliki madrasah bagi pemimpin yang berjiwa entrepreneur dan pendaki (climber) justru menjadi cambuk, lahan perjuangan (jihad) dan amal shaleh. Ibaratnya, beban berat di sebuah mobil dapat dirubah menjadi energi apabila sopirnya cerdas dalam memilih jalan yang menurun. Intinya, cara merubah beban menjadi energi adalah dengan cara berfikir dan berjiwa besar, positif, kreatif dan tidak kenal menyerah. Memang salah satu karakteristik madrasah adalah berkembang secara evolutif, dimulai dari sebuah pengajian di mushallah/masjid kemudian menjadi madrasah diniah dan akhirnya menjadi madrasah. Proses evolusi madrash selama ini ada yang berlangsung dengan baik dan ada yang jalan ditempat, tetapi sangat jarang yang mati. Semua itu tergantung pada orang-orang yang ada di dalamnya. 

Melihat kondisi madrasah di atas, pemerintah seharusnya tidak lagi menomorduakan madrasah, melainkan memperlakukannya secara khusus agar 36.105 madrasah dan 5,5 juta siswanya dapat mengejar ketertinggalannya dan tidak lagi menjadi forgotten community. Mungkin pemetintah selama ini berasumsi: "tanpa dibantu pun madrasah sudah dapat hidup". Asumsi ini memang tidak terlalu salah, akan tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak membantunya. Atas dasar itulah penulis sangat mendukung kebijakan Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Yahya Umar yang akan memberdayakan madrasah, terutama madrasah swasta dalam tiga hal: memberdayakan murid, guru dan madrasah. Kita tunggu saja realisasinya.

Judul: Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah
Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian SISTEM PENDIDIKAN / EDUCATION SYSTEM.
Nama & E-mail (Penulis): Dr. Tobroni, M.Si.
Saya Dosen di Univ. Muhammadiyah Malang
Topik: Mutu Pendidikan
Tanggal: 28 Mei 2007
Sumber asli:
Artikel Pendidikan Network

Kami Mengharapkan Kritik dan Saran untuk Menyempurnakan Pelayanan Blogg ini. Untuk keperluan lainnya silakan kirim ke 

E-mail: kasimapenda_bks@yahoo.com

MA Nurul Jadid Paiton, Percontohan Madrasah Bertaraf Internasional di Jawa

MA Nurul Jadid Paiton, Percontohan Madrasah Bertaraf Internasional di JawaOleh webmaster, 2008-03-28

Madrasah Bukan Pilihan Kedua
Departemen Agama (Depag) telah menunjuk empat MA di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera sebagai pilot project Madrasah Bertaraf Internasional (MBI). Salah satunya adalah MA Nurul Jadid (MANJ) Paiton, Probolinggo, yang mengadopsi sistem pendidikan di Singapura.
--------

"DON’T disturb me," Sherly Dwi Agustin berkata sedikit ketus kepada Nur Aini, kawannya. Dengan muka sedikit masam, gadis berjilbab itu langsung mengambil alih mouse yang sempat diutak-atik temannya itu. Nur terdiam sebentar lalu menyeringai, ’"Okay". Sherly kembali tenang. Dia kembali asyik berkutat dengan microsoft exel-nya.

Saat ditemui Jumat (20/7) lalu di sekolahnya, Sherly dan Nur sebenarnya sedang libur. Tapi dia bersama teman-temannya sedang menyelesaikan beberapa tugas. "This is our study club," katanya ramah.

Itulah sekelumit obrolan sehari-hari para siswi Madrasah Aliyah Nurul Jadid (MANJ) Paiton, Probolinggo. Ya, dua siswi tersebut memang diwajibkan bertutur dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sehari-hari. Begitu pula dengan ke-16 kawannya, walau beberapa mengaku masih sering menggunakan bahasa gado-gado alias campuran Indonesia-Inggris.

Mereka adalah siswa kelas MBI (Madrasah Bertaraf Internasional) angkatan pertama 2006/2007 alias angkatan rintisan. Segala tugas dan tuntutannya tak beda jauh dengan kelas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang kini marak dimiliki dan dirintis banyak sekolah negeri. Tak hanya penguasaan bahasa yang jadi target, kemahiran mengoperasikan perangkat Information and Technology (ICT) pun juga jadi tuntutan.

MANJ adalah satu di antara empat MA di Indonesia yang ditunjuk Departemen Agama (Depag) sebagai Madrasah Bertaraf Internasional (MBI). Surat ikatan kerja antara Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan MANJ resmi diteken pada tahun ajaran baru 2007/2008. Artinya, MANJ telah memiliki izin resmi operasional MIB. MANJ pun mendapat suntikan dana Rp 750 juta untuk tahun pertama. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas menjadi target utama.

Latar belakang terbentuknya MBI, menurut Kepala MANJ Malthuf Siraj, tak lain lantaran tantangan kualitas output pendidikan yang kian ketat. "Selama ini MA selalu diposisikan di nomor dua setelah sekolah umum, padahal kami juga mampu mencetak lulusan dengan kualitas yang sama," papar pria yang juga menjabat sebagai dekan fakultas syari’ah Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ) itu.

Dalam mewujudkan produk yang bagus itulah, penekanan kemampuan sains dan bahasa diutamakan. Dua bahasa dipilih, Inggris dan Arab. Bahasa Inggris lantaran bahasa internasional, sedangkan bahasa Arab sebagai identitas MA. "Penekanannya pada keilmuan matematika, fisika, kimia, dan biologi," kata A. Shofi, koordinator MBI.

Menurutnya, Alumni MA tak harus selalu meneruskan konsentrasi jurusan keagamaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka bisa masuk ke perguruan tinggi manapun, termasuk yang berbau teknologi.

Hingga kini, beberapa siswanya MANJ telah diterima lewat jalur prestasi di beberapa perguruan tinggi negeri bergengsi macam Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair).

Nah, dengan MBI, jumlah siswa yang meraih prestasi tersebut menjadi lebih banyak.

Shofi menambahkan, saat ini pihaknya belum mungkin membuat seluruh kelas menjadi MBI. Pada tahun ajaran lalu, program itu baru dirintis dengan 18 siswa yang semuanya perempuan. Kini MANJ membuka dua kelas untuk siswa MBI. Terdiri atas 25 siswa dan 25 siswi dengan konsentrasi IPA (penjurusan langsung dilakukan pada semester pertama). Para siswa tersebut dipilih melalui saringan minat dan tes. Mereka haruslah siswa yang pada MTs/SMP selalu duduk pada lingkaran lima besar di kelasnya.

Dua kelas yang kini siap memulai tahun ajaran baru tersebut diberikan pengenalan mengenai MBI, termasuk kurikulum yang digunakan. Shofi mengatakan, MBI MANJ akan mengacu kepada kurikulum yang dipakai sekolah-sekolah di Singapura, yakni penaikan grade.

Target nilai dan pelajaran yang diserap siswa dibuat lebih tinggi. Misalnya, siswa yang masih duduk di kelas satu diharapkan tak merasa "sungkan" untuk melahap materi kakak kelas. Untuk materi bahasa Arab, para guru optimistis dapat memenuhi target tanpa kesulitan. Namun demikian, menurut Shofi, bercakap-cakap dengan native speaker, sang empunya bahasa, juga penting. Oleh karena itu, MANJ juga telah menyusun jadwal berkala bagi para siswanya untuk bertemu dengan akademisi dari Australia dan Mesir.

Genjotan kedua bahasa tersebut bakal dilakukan dalam tiga bulan pertama di kelas, plus pengasahan di lembaga pengembangan bahasa asing yang terletak di setiap pondok siswa. Siswa MBI akan diletakkan pada asrama yang sama agar dapat lebih sering berlatih. Setelah para siswa dinilai mulai terbiasa, ganti materi MIPA yang ditekankan. Empat dosen asal Universitas Jember (Unej) siap menjadi sumber ilmu. MANJ meminta empat dosen untuk turut pula menangani materi MIPA selain 22 guru yang telah siap.

Jadwal belajar para siswa MBI tak berbeda dengan siswa reguler. Kegiatan mulai dilakukan pada 06.00 dengan pengajian umum. Kemudian pada 07.30-13.00 adalah jam belajar di kelas dengan dua kali istirahat. Dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler sampai pukul 16.30. Hanya pada hari-hari tertentu siswa MBI menerapkan metode full day school, menerima materi pelajaran hingga pukul 16.30.

"Siswa MBI juga memiliki hak untuk lebih sering menggunakan fasilitas ICT di sekolah. Siswa dapat mengakses internet selama enam jam sehari," katanya. Angka itu jauh lebih lama daripada siswa kelas reguler (IPA, IPS, Bahasa, dan Agama) yang mempergunakan internet tak lebih dari 2 jam sehari.

Penguasaan ICT juga merupakan salah satu fokus ke depan MBI MANJ. Tak hanya siswa, para guru juga diminta untuk mengasah terus kemampuan penguasaan teknologinya. "Peningkatan kualitas guru dalam ICT dan bahasa memang penting. Kalau soal isi internet yang tak terhitung banyaknya,

Kami belum mengenalkan semuanya kepada siswa. Itulah yang jadi pekerjaan rumah (PR) para pengajar," katanya.

Para siswa MBI MANJ tak dikenai biaya semahal di sekolah-sekolah negeri yang telah SBI. Mereka "hanya" membayar Rp 400 ribu untuk uang pembanguan (satu kali saat masuk), Rp 15 ribu untuk iuran komite (satu kali), SPP Rp 25 ribu, dan uang program Rp 75 ribu (setiap bulan khusus untuk MBI).

Shofi mengatakan bahwa jumlah tersebut amatlah kecil dibanding sekolah lain yang mewajibkan siswa membayar hingga ratusan ribu setiap bulan. "Para siswa kami banyak yang datang dari ekonomi menengah dan menengah ke bawah," katanya.

Meski begitu, MANJ tak ambil pusing. Para guru mengerjakan apa yang telah ada dan siap digarap. Semuanya untuk menjadikan MA juga nomor satu layaknya sekolah umum. Sehingga seluruh cita-cita siswa dapat terwujud, termasuk impian Rofiqoh alumnus MTs Nurul Jadid yang saat ini duduk di kelas MBI, "Saya ingin menjadi dokter," tegasnya. (anita rachman)

Kami Mengharapkan Kritik dan Saran untuk Menyempurnakan Pelayanan Blogg ini. Untuk keperluan lainnya kirim juga ke E-mail: kasimapenda_bks@yahoo.com